Prabowo menekankan kepada Ridwan Kamil pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024.

Di perhelatan Pilkada Sumedang 2024, pasangan Dony-Fajar mendapatkan nomor urut 2.

KPK tidak akan menunda penindakan kasus dugaan korupsi yang melibatkan peserta Pilkada Serentak 2024.

Jokowi kembali membagikan bantuan sosial alias bansos beras menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024.

Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Serentak 2024, Kamis (22/8/2024).

Partai politik lebih memilih untuk mencalonkan figur populer dibandingkan dengan mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada 2024.

Waktu pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada 2024 untuk jalur perseorangan dibuka lebih awal ketimbang calon dari partai politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membuka pendaftaran calon kepala daerah melalui jalur perseorangan atau independen sejak Minggu, 5 Mei 2024.

Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti 37 dari 38 provinsi, karena Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) tidak melakukan pilkada langsung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menanggapi isu terkait dirinya akan maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.

170 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatan pada 2023 atau sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatan habis pada tahun 2022. Kekosongan itu diisi oleh para penjabat gubernur, bupati, wali kota.

Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat gubernur. Mereka menggantikan kepala daerah sebelumnya yang telah habis masa jabatannya.

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyebut akan ada pelantikan lima orang penjabat gubernur pada Kamis (12/5/2022).

Banyak kalangan berharap pada Komisi Pemiliiahn Umum (KPU) dan lembaga pendukung lainnya untuk mengelola pemilu dengan baik, adil dan transparan tanpa mengurangi esensi demokrasi…

Anggota Komisi II DPR menyaranan Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024.