BPJS Watch berharap DJSN di bawah kepemimpinan Nunung dapat menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan K/L yang masuk dalam ekosistem jaminan sosial.

BPJS Watch menilai dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih cukup besar meskipun di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan dampak pemutusan kerja sama RS bermasalah terhadap beban klaim.

BPJS Watch mengatakan dampak dari fraud tagihan fiktif memungkinkan terjadinya defisit BPJS Kesehatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Watch memberikan masukan untuk mencegah defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Rp11 triliun pada Agustus-September 2025.

Timboel Siregar merespon pernyataan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengenai isu bahwa BPJS Kesehatan dalam RUU Kesehatan.

Menjelang implementasi KRIS sesuai amanat UU SJSN, DJSN terus mengkaji besara iuran yang berpegang pada prinsip asuransi sosial.

Bila implementasi KRIS tidak dipertimbangkan secara matang, pencapaian target universal health coverage akan makin sulit.

BPJS Watch menyebut aturan pencairan manfaat JHT yang dikembalikan ke ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 dalam revisi Permenaker…

BPJS Watch mengusulkan agar pemerintah memperpanjang masa transisi sebelum akhirnya ketentuan pencairan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun, mulai berlaku.

Pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun menjadi polemik di tengah masyarakat. BPJS Watch mendorong pemerintah lebih masif melakukan sosialisasi selama masa…

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, dinilai dapat memperkuat ketahanan dana program…

Kenaikan cukai rokok 12 persen pada 2022 berpotensi meningkatkan alokasi pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Proses vaksinasi, baik yang gratis melalui program pemerintah maupun yang berbayar, merupakan kebutuhan penting untuk menciptakan kekebalan kelompok.