PT Bio Farma (Persero) memberikan penjelasan terkait temuan BPK atas 4,3 juta dosis Vaksin Gotong-royong (VGR) untuk Covid-19 yang belum didistribusikan.

Vaksinasi gotong royong atau mandiri melalui perusahaan dibatasi hanya menggunakan vaksin Sinopharm dengan sasaran sekitar 7,5 juta penduduk usia di atas 18 tahun.

Indonesia kembali menerima vaksin Covid-19 dari Sinopharm sebanyak 1,5 juta dosis atau setara dengan 750.000 vial vaksin Covid-19.

Perusahaan yang sudah mendaftar program Vaksin Gotong Royong akan segera mendapatkan dosis vaksin Sinopharm.

Kedatangan 1.184.000 dosis vaksin Covid-19 ini merupakan tahap kelima dari rangkaian kedatangan vaksin Sinopharm ke Indonesia untuk program Vaksin Gotong Royong.

WHO ternyata sempat melontarkan kritik atas program vaksinasi berbayar, sebelum akhirnya dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Simak pernyataan WHO selengkapnya.

Simak respons warganet terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan vaksinasi berbayar individu.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai program Vaksinasi Gotong Royong Berbayar seperti ingin memeras rakyat di saat Pandemi Covid-19.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi menyatakan Vaksin Gotong Royong merupakan opsi dan tidak wajib.

Vaksin Gotong Royong Individu juga nantinya bisa didapatkan di faskes, dan tidak berbenturan dengan program yang gratis, karena mereknya berbeda.

Seluruh pendanaan Vaksinasi Gotong Royong, baik untuk badan usaha maupun individu, tidak pernah menggunakan APBN.

Politikus Partai Gerindra ini juga berharap vaksin yang digunakan dalam program tersebut bukan merupakan vaksin hibah alias pemberian dari negara lain.

Vaksinasi berbayar melalui skema Vaksin Gotong Royong individu seharusnya sudah dimulai Kimia Farma pada hari ini, tetapi ditunda.

Dengan menunda implementasinya, pemerintah diharapkan bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individu tersebut.

Harga pembelian vaksin untuk Gotong Royong untuk individu ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

Anggota Komisi IX DPR ini menegaskan vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya.