Pemerintah akan mengisi struktur badan itu dengan orang-orang lembaga swadaya masyarakat dan institusi lain yang punya naluri merestorasi, mengonservasi, serta memelihara…

Royal Golden Eagle Group, kelompok usaha perkebunan dan kehutanan milik taipan Sukanto Tanoto, enggan mengomentari kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan mengambil alih…

Perusahaan kehutanan dan perkebunan diminta ikhlas mengembalikan lahan gambut di area konsesi kepada negara untuk direstorasi.

Pemerintah akan menggunakan dana hibah dari internasional untuk membentuk Badan Restorasi Ekosistem Gambut sekaligus mendanai pelaksanaan program restorasi.

Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana restorasi 2 juta hektare (ha) lahan gambut yang rusak akibat kebakaran.

Lulie Melling, Director of Tropical Peat Research Laboratory Unit (TPRL), Malaysia mengatakan, komunikasi yang baik akan membangun kesadaran publik sekaligus meluruskan asumsi…

Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan hutan untuk kepentingan bisnis didesak bertanggung jawab membiayai kebutuhan restorasi lahan gambut nasional.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan penanganan kebakaran hutan dilanjutkan walaupun dalam waktu dekat memasuki musim penghujan.n

Presiden Joko Widodo menerima Kelompok Kerja (Pokja) Kebakaran Hutan dan Lahan Universitas Gadjah Mada yang menyampaikan saran strategis terkait pengelolaan lahan gambut…

Pemerintah membuka kemungkinan untuk mempelajari pengelolaan lahan gambut di sejumlah negara yang dianggap berhasil memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut penanganan kebakaran hutan yang melanda nusantara, pemerintah berencana menggelar konferensi internasional mengenai upaya restorasi lahan gambut pada…

Praktik pembakaran hutan sepanjang 2015 berpotensi membuat peringkat Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon meningkat.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Provinsi Riau mengaku khawatir dengan revisi peraturan pemerintah tentang gambut akan menimbulkan dampak negatif…

Seorang pakar ekologi dari Universitas Riau, Dr Suwondo MSi menilai pemerintah jangan menganggap lahan gambut seperti hutan alami terkait revisi Peraturan Pemerintah No.71/2014…

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No.71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sulit diimplementasikan dan diterapkan…