Pemerintah harus membuat satu peta jalan atau roadmap terkait kelestarian lingkungan untuk mengantisipasi serangan dari pihak luar yang selalu mempermasalahkan lingkungan…
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead melantik Sekretaris dan empat Deputi Badan Restorasi Gambut (BRG) pasca dikeluarkannya Keputusan Presiden No 8/M Tahun 2016.nn
Pemerintah Norwegia sepakat mengucurkan dana hibah senilai USD50 juta yang akan digunakan untuk meminimalisir dampak perubahan iklim melalui Badan Restorasi Gambut.
Badan Restorasi Gambut kembali menerima dana hibah USD50 juta sebagai penyokong modal kerja program pengelolaan gambut tahun ini. Kali ini, dari pemerintah Norwegia.
Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead berharap pemerintah Amerika Serikat dapat mewujudkan komitmen bantuan dana US$17 juta untuk restorasi lahan gambut rusak di…
Badan Restorasi Gambut masih berkutat dengan penyusunan struktur organisasi sehingga belum dapat memaparkan program konkret terkait usaha-usaha pemulihan lahan gambut.
Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Sabiham mengatakan agar kebijakan itu bisa diterapkan, pemerintah harus mandiri dan tidak tergantung kepada hibah asing.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan empat daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut.
Badan Restorasi Gambut (BRG) diminta membuka data-data kehutanan kepada masyarakat terkait dengan upaya perlindungan gambut secara menyeluruh di Tanah Air
Pemerintah akhirnya secara resmi membentuk Badan Restorasi Gambut sebagai otoritas yang berfungsi melakukan pemulihan dan tata kelola lahan gambut Indonesia yang rusak
Tata kelola yang dilakukan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dinilai dapat menjadi rujukan pengelolaan gambut yang baik di Indonesia karena mempunyai teknologi pemadatan…
Pemerintah harus mengakomodasi kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan kebijakan restorasi lahan gambut agar tidak menimbulkan persoalan baru seperti…