Penghargaan untuk PPKM diberikan pada sejumlah penerima yang memberikan layanan covid selama pandemi.

Kondisi penyebaran Covid-19 yang menurun membuat presiden Joko Widodo memutuskan akan mengakhiri pemberlakuan PPKM tahun depan.

Ekonom melihat sepanjang level yang diterapkan tidak membatasi kegiatan masyarakat, maka ekonomi dapat terus berjalan.

Pada masa PPKM kali ini, ada 11 daerah yang berstatus Level 1. Kemudian, 116 daerah harus menerapkan PPKM Level 2, dan ada satu daerah Level 3.

DIY masuk dalam satu dari lima provinsi di Indonesia yang jadi sasaran pemerintah pusat untuk menjalankan penerapan kebijakan micro lockdown terkait pengamanan antisipasi…

Pemerintah tengah menyusun aturan mikro lockdown sebagai strategi untuk membendung penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Pemerintah tengah menyusun aturan mikro lockdown untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron di Tanah Air.

PHRI Sulawesi Selatan berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memberikan insentif misalnya permintaan insentif 50 persen untuk karyawan, pembayaran listrik, dan lainnya.

Data kepatuhan menggunakan masker dalam sepekan terakhir menunjukkan terdapat 95 atau 24,11 persen dari 394 kabupaten/kota yang tingkat kepatuhannya rendah hingga kurang…

Sejumlah bank mencatatkan nilai transaksi digital yang naik hingga dua digit selama sepekan penerapan PPKM Darurat seperti yang dialami PT Bank CIMB Niaga Tbk. yang mengoptimalkan…

Selain jam operasional, dalam peraturan juga memuat bahwa pengunjung dibatasi hanya 25 persen dari total kapasitas.

Menko Airlangga juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan kapasitas rumah sakit dari 20 persen menjadi 40 persen khusus untuk penanganan kenaikan kasus Covid-19.

Peningkatan kasus aktif di luar Jawa dan Bali juga mengalami kenaikan sebesar 34 persen. Persentase kenaikan bervariasi di daerah seperti Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan…

Airlanga menegaskan, bahwa aturan serta target testing tiap kabupaten kota juga sudah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM.

Anggaran sebesar Rp225,54 Triliun merupakan hasil refocusing anggaran dari program lain, dan bukan merupakan tambahan alokasi anggaran.