Kriteria hapus piutang macet UMKM, Prabowo beri waktu enam bulan pada bank

Rencana Presiden Prabowo melakukan hapus tagih kredit macet UMKM menghadirkan PR baru bagi industri penjaminan.

Himbara bersiap untuk menyesuaikan kebijakan internal mereka, menyusul terbitnya PP Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memastikan penghapusan kredit macet pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perseroan.

Berikut kondisi hapus buku di BRI, Bank Mandiri, dan BNI saat aturan penghapusan kredit macet UMKM diteken Presiden Prabowo.

Petani dan nelayan boleh semringah, setelah ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang penghapusan piutang macet mereka kepada perbankan.

Kementerian BUMN tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus buku dan hapus kredit usaha UMKM sektor pertanian di bank pelat merah.

Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan peraturan terkait dengan pemutihan utang petani dan nelayan. Kapan terbit?

Kalangan perbankan mengingatkan akan adanya potensi moral hazard dari langkah pemerintah untuk memutihkan utang bank dari 6 juta petani dan nelayan.

Implementasi hapus tagih kredit macet untuk BUMN berbentuk bank dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) non-bank dihadapkan pada tantangan dan konsekuensi tersendiri.

Simak kondisi hapus buku kredit macet UMKM di BRI (BBRI) hingga Bank Mandiri (BMRI) Cs saat pemerintah menyiapkan aturannya.

Pemerintah memutuskan memperpanjang restrukturisasi kredit khusus bagi KUR. BBRI pun telah menyiapkan strategi atasi kredit macet UMKM.

Bisnis, JAKARTA — Rancangan Peraturan Pemerintah tentang hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM pada bank-bank BUMN tak kunjung tuntas. Kekhawatiran di kalangan bank…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan aturan hapus buku dan hapus tagih kredit macet pada kelompok UMKM masih dalam tahap penyesuaian.

Ketua DK OJK Mahendra Siregar melaporkan perkembangan aturan penghapusbukuan dan penghapus tagihan kredit macet kelompok UMKM yang masih digodok pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengabarkan perkembangan rencana penghapus bukuan dan penghapus tagihan kredit macet di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).