Refly memprediksi peluang Ganjar Pranowo maju sebagai capres berpasangan dengan beberapa tokoh pada Pilpres 2024.

Adapun seperti diketahui dalam kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu menimbulkan kerumunan. Peristiwa kerumunan tersebut kemudian disandingkan…

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti laporan tim advokasi kasus penembakan 6 laskar FPI ke International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Internasional di Den…

Refly mengatakan daerah yang kedatangan presiden, baik Jokowi atau bukan, biasanya antara surga dan neraka. Apa maksudnya?

Refly Harun mengatakan gugatan ke pengadilan lebih baik ketimbang melaporkan ke polisi dan menggunakan pendekatan hukum pidana.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) bermasalahnya. Berikut penjelasannya!

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyampaikan dua harapan atas pendirian Front Persatuan Islam atau eks Front Pembela Islam melalui video YouTube.

Refly mengatakan sikap pemerintah saat membuarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) berbeda dengan perlakuan ke koruptor dan partai politik (parpol). Apa maksudnya?

Menurut Refly masyarakat tengah berharap kepada Komnas HAM bisa memberikan informasi yang kredibel, masuk akal dan bisa diterima dan dicerna akal sehat.

Apabila PTPN merasa dirugikan, maka yang harus ganti rugi adalah pihak yang menjual tanah kepada HRS atau pesantren HRS, bukan tanahnya kemudian dirampas kembali.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti sejumlah kasus hukum yang menyeret nama imam besar FPI Habib Rizieq Shihab sekembalinya ke Tanah Air.

Aksi 1812 ini menuntut pembebasan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shibab dan juga menuntut pengungkapan kasus tembak mati enam laskar FPI.

Refly Harun meminta pengunjuk rasa aksi 1812 di depan Istana Negara tetap menjaga protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19.

Refly Harun ikut meyoroti berita atas pelaporan Haikal Hassan melalui unggahan video di kanal YouTube miliknya dengan judul “Babe Haikal Dilaporkan ke Polisi”, pada Rabu…

Menurut jurnalis senior asal Sumatra Barat itu kepada Refly, hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah ada pelarangan terhadap tayangan ILC sama sekali.