Presiden Prabowo Subianto membubarkan satgas ciptaker dengan sejumlah pertimbangan

Pemerintah telah membahas tentang imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait 21 pasal UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker.

Kalangan buruh mengancam akan mogok nasional jika MK tidak membatalkan UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Cipta Kerja

Kalangan buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin, 8 Juli 2024 untuk menuntut pemerintah mencabut UU Cipta Kerja.

Demo buruh ini merespon sidang lanjutan uji materiil Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja). Terdapat 9 tuntutan dari para buruh.

Jasa outsourcing pertama kali dilegalkan pada 2003 saat era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Anies Baswedan menilai Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak menjawab permasalahan pengangguran. Padahal UU itu dibuat untuk membuka lapangan kerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak uji materi UU Cipta Kerja awal bulan ini. Lalu bagaimana aturan pesangon PHK dalam rezim aturan baru ini?

Massa buruh menuntut pencabutan Undang-Undang No.6/2023 tentang Penetapan Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Massa buruh kembali turun ke jalan dengan tiga tuntutan utama terkait Omnibus Law Cipta Kerja, batalkan RKUHP, dan turunkan harga-harga.