Tim penyidik belum menemukan fakta hukum keterlibatan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan eks Ketua MA Hatta Ali terkait pidana menerima gratifikasi atau janji.

Djoko Tjandra merasa telah ditipu sebesar US$500.000 oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan tersangka Andi Irfan Jaya ihwal pembuatan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Pinangki Sirna Malasari mencantumkan nama Burhanuddin dan Hatta Ali dalam proposal action plan untuk tersangka Djoko Soegiharto Tjandra.

Djoko Tjandra diperiksa tim penyidik Kejagung terkait fatwa Mahkamah Agung (MA) yang ditawarkan tersangka Andi Irfan Jaya dan terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

Penyidik tengah mendalami ihwal perjalanan terdakwa oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri untuk menemui tersangka Djoko Tjandra.

Pinangki beralasan dirinya hanya memberikan US$50 ribu ke Anita Kolopaking lantaran menerima US$150 ribu dari Djoko Tjandra.

Nama Hatta Ali pejabat MA dan Burhanuddin pejabat Kejagung disebut dalam dakwaan Pinangki terkait action plan permintaan fatwa MA untuk Djoko Tjandra.

Dalam dakwaan Pinangki, nama Hatta Ali disebut sebagai pejabat Mahkamah Agung (MA), sedangkan Burhanuddin sebagai pejabat Kejaksaan Agung.

Dalam dakwaannya jaksa menyebut Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra.

Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap sebesar US$500 ribu dari Djoko Tjandra untuk pengurusan fatwa MA.

Sejauh ini tim penyidik masih belum menemukan fakta bahwa tersangka Andi Irfan Jaya membuang ponselnya ke Laut Losari.

Sidang perdana Pinangki Sirna Malasari akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (23/9/2020).

Ketiganya diperiksa Kejagung dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Andi Irfan Jaya dan Djoko Soegiharto Tjandra.

KPK didesak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baru atas bahan materi 'Bapakku dan Bapakmu' dan 'King Maker' dalam kasus Djoko Tjandra.

Praperadilan yang akan kami ajukan nanti juga dipakai sarana untuk membuka semua isi dokumen tersebut agar diketahui oleh publik secara sah di hadapan hakim.