Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membukukan total aset sepanjang 2022  mencapai Rp187,08 triliun atau tumbuh 15 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menuturkan bahwa kinerja industri perbankan berada pada level terkendali saat Bank Indonesia (BI) kembali menahan bunga acuan.

LPS memproyeksikan volume aktivitas pasar uang antar bank (PUAB) meningkat pada tahun ini dan mencapai level sebelum pandemi Covid-19.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa pihaknya telah menjamin 510,87 juta rekening hingga Maret 2023.

Kelompok nasabah kaya dengan simpanan di atas 5 miliar terekam makin getol menabung uangnya menjelang ramadan dan lebaran 2023.

LPS mencatat masih ada simpanan nasabah di bank yang tak layak bayar pada 2022 senilai Rp372 miliar atau 17,72 persen dari total simpanan.

LPS) dinilai selalu mengganggu kebijakan moneter BI karena mempunyai kesenjangan gap suku bunga penjaminan dan suku bunga acuan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan BPR, serta simpanan valuta asing (valas) sebesar 25 bps

Cakupan simpanan yang dijamin LPS sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank setara dengan 32,1 kali Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita nasional.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) akan mengalami perubahan struktur dan kelembagaan seiring berlakunya UU PPSK alias Omnibus Law Keuangan.

Nilai simpanan yang dijamin LPS mencapai Rp2 miliar, sementara Thailand menetapkan nilai 1 juta baht dan Singapura 75.000 dolar SGD.

LPS menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan valas sebesar 100 basis poin menjadi 1,75 persen untuk bank umum. erlaku mulai 9 Desember 2022.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meyakini pemulihan domestik terus berlanjut di tengah tingginya faktor ketidakpastian eksternal.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengajukan gugatan terhadap pengurus PT BPR Tripilar Arthajaya. Benarkah Rektor UGM ikut terseret?

Aturan dan mekanisme pengelolaan stabilitas sistem keuangan di KSSK dinilai berpeluang mengamputasi independensi BI, OJK, dan LPS

DPR telah mengesahkan RUU PPSK atau omnibus law jasa keuangan menjadi RUU inisiatif DPR yang selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah.