Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut dirinya terus berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani terkait pengelolaan moneter, termasuk utang jatuh tempo burden sharing.

Terdapat jatuh tempo senilai Rp800,33 triliun, termasuk utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia dalam rangka burden sharing senilai Rp100 triliun.

Satu bulan menjabat, Prabowo langsung memerintahkan jajarannya untuk menghemat APBN. Di balik instruksi itu, ratusan triliun utang jatuh tempo harus dilunasi.

Ekonom memprediksi pemerintah bakal memilih jalan refinancing untuk membayar kewajiban yang berasal dari skema burden sharing.

Ekonom menilai salah satu cara umum yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk melunasi utang burden sharing yang jatuh tempo tersebut adalah debt switching.

Kadin Indonesia menilai soal rencana penerapan kembali skema burden sharing atau berbagi beban pada APBN 2025.

Menkeu Sri Mulyani berharap Bank Indonesia (BI) kembali menyumbang surplus APBN setelah program burden sharing berakhir.

Gubernur BI Perry Warjiyo bercerita dirinya tak bisa tidur gara-gara skema burden sharing Rp1.104 triliun dengan pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani curhat soal skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Apa katanya?

Ini kata Menkeu Sri Mulyani soal skema burden sharing antara pemerintah dan BI berlaku selamanya di RUU PPSK.

Berikut aturan skema berbagi beban atau burden sharing Bank Indonesia (BI) dan pemerintah di RUU PPSK.

Bisnis, JAKARTA — Manuver Bank Indonesia makin leluasa dalam menyokong tugas pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi pada tahun depan, menyusul derasnya dukungan…

Bank Indonesia (BI) berencana beli Surat Berharga Negara (SBN) melalui skema burden sharing Rp128,6 Triliun.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa realisasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana mencapai Rp974,09 triliun.

Aturan burden sharing yang permanen di RUU PPSK berpotensi mengancam independensi Bank Indonesia (BI).

Burden sharing antara BI dan pemerintah untuk pendanaan APBN dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19.