Ketetapan pengoperasian Jangkar-Lembar secara permanen tersebut diambil dengan mempertimbangkan berbagai analisa manfaat.

Pekan depan penyesuaian tarif tiket Jangkar-Lembar yang kami usulkan akan turun dan nanti diberlakukan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun 2020 yang terbaru, skema penyangga likuditas perbankan melalui bank jangkar akhirnya ditiadakan dan penempatan dana negara…

Meskipun sama-sama merupakan penempatan dana, kedua program tersebut jelas berbeda. Perbedaan paling mencolok terletak pada tujuan masing-masing program serta syarat dan…

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menegaskan kebijakan bank jangkar tidak dihapus, hanya disimplifikasi.

Pemerintah akhirnya memutuskan menghapus skema bank jangkar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional setelah kini menjalankan program penempatan dana melalui bank mitra.

Meskipun mekanisme bank jangkar sudah dihapus dan diganti menjadi bank mitra, program penempatan dana pemerintah dinilai tidak tepat dilakukan di bank manapun.

Sri Mulyani menuturkan Menko Perekonomian perlu melakukan revisi PP No.23 terkait PEN agar lebih mudah diakselerasi sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi.

Saat ini semua peraturan mengenai penempatan dana pemerintah sudah selesai

Otoritas Jasa Keuangan mencatat total restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19 di perbankan maupun perusahaan pembiayaan Provinsi Riau sekitar Rp10,84 triliun.

Program penyangga likuiditas dari pemerintah dinilai masih memiliki masalah yang penting untuk segera dicari jalan keluarnya, antara lain soal proses penyaluran dana dari…

Dengan kondisi tersebut, kecil kemungkinan program mudah diakses bank yang memerlukan bantuan likuiditas setelah melakukan restrukturisasi.

Perseroan yakin masih dapat menjaga risiko likuiditas karena dana jangka panjang yang cukup hingga pandemi berakhir.

Keputusan Bersama ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kemenkeu dan OJK.

Beleid yang diundangkan pada 5 Juni 2020 tersebut mengatur detail mengenai kriteria bank peserta dan bank pelaksana, tata cara pengajuan proposal, bunga atau imbal hasil,…

Ketiga aspek penting dalam pengelolaan PEN di atas telah diatur dalam PMK No.63, PMK No.64, dan PMK No.65/2020.