BPJS Kesehatan menangkap fenomena ada masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri dan didiagnosis menderita kanker lalu berobat dengan JKN.

Meskipun peserta tidak aktif BPJS Kesehatan terus bertambah, tetapi masih lebih banyak yang tetap aktif.

BPJS Kesehatan mencatat meski jumlah peserta sudah 98% namun jumlah peserta non aktif yaitu mencapai 56,8 juta per Oktober 2024.

Tabel Morbiditas adalah statistik perkiraan jumlah orang sakit dan per jenis penyakit pada setiap kelompok usia.

Skema CoB untuk BPJS Kesehatan ini bisa menjadi peluang industri asuransi memperluas cakupan peserta dengan menawarkan produk asuransi pelengkap.

BPJS Watch menyoroti  pendapatan iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan tak mampu mengejar besarnya beban klaim.

Pemerintah menyebukan besaran tarif iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan di design tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan.

KPK mengusulkan pemberian sanksi denda sebesar 300% dari nominal kecurangan atau fraud yang dilakukan rumah sakit dalam penggunaan Dana Jaminan Kesehatan.

Pendapatan investasi seperti kupon obligasi menjadi andalan perusahaan asuransi termasuk BPJS Kesehatan untuk menjaga kemampuan membayar klaim.

Pemda kini dapat menggunakan dana transfer daerah untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Jumlah tunggakan terhadap iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp14,12 triliun dari peserta mandiri sebanyak lebih dari 17 juta peserta.

Pada 2023 lalu pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 606,7 juta kali.

Perluasan wajib aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan semakin diperluas. Hari ini (1/8/2024) mencakup SKCK.

Dewas BPJS Kesehatan merespons temuan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang digerakkan oleh KPK.

BPJS Kesehatan memastikan bahwa pegawainya tidak sekongkol dengan pihak Rumah Sakit (RS) terkait dengan temuan fraud oleh tim yang dikoordinasikan KPK.

KPK mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp35 miliar.