Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih menuai polemik.n

Dalam waktu dekat, terdapat tujuh  perusahaan PKP2B generasi pertama yang akan habis masa waktu lisensinya.

Group CEO Indika Energy Azis Armand mengatakan bahwa pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-undang akan berdampak positif terhadap kepastian hukum dan investasi yang fundamental…

Para pelaku usaha di sektor mineral dan batu bara lega Rancangan Undang-Undang Minerba akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

Salah satu catatan dari PKS terhadap RUU Minerba adalah tidak semua kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan minerba bisa ditarik ke pusat.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, ada tujuh tambang raksasa milik enam emiten batu bara yang menanti kepastian perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan…

Hanya saja, pembahasan revisi UU Minerba telah dilakukan sejak 2016. Untuk diketahui, revisi atas UU Minerba ini merupakan hasil inisiatif DPR periode 2014 hingga 2019 lalu…

Kesepakatan ini didapati dari hasil rapat kerja yang dilakukan komisi VII bersama dengan pemerintah yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri,…

Secara keseluruhan, konsep RUU Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba setelah dilakukan harmonisasi dengan RUU Cipta Kerja menghasilkan perubahan…

Komisi VII DPR RI bersama pemerintah masih mengadakan rapat kerja dengan agenda pengambilan keputusan dan penandatanganan naskah Revisi UU (RUU) Minerba.

RUU Mineral dan Batu Bara merupakan revisi atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

Tata kelola pertambangan rakyat akan menjadi perhatian utama pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang tengah dibahas bersama Dewan…

DPR bersama Tim Peneliti Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia melakukan publik hearing revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu bara nomer 4 tahun…