Pengusaha merespons tuntutan buruh saat demo Hari Buruh agar Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw Cipta Kerja dicabut.

Dalam aksi demo Hari Buruh 1 Mei 2024 di Indonesia, sejumlah tuntutan dan aspirasi disampaikan para buruh, salah satunya agar UU Cipta Kerja dicabut.

Buruh menggelar demo besar-besaran hari ini, 1 Mei 2024 dan mendesak Presiden-Wapres Terpilih RI Prabowo-Gibran untuk mencabut UU Cipta Kerja.

KSPI menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan penghapusan upah murah dalam aksi demo Hari Buruh atau May Day 2024 pada hari ini, Rabu (1/5/2024).

Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa para buruh menginginkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) direvisi.

Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa buruh menuntut pengkajian ulang Undang-undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu direvisi.

Revisi undang-undang Cipta Kerja dan K3 menjadi isu yang tak boleh luput dalam debat capres terakhir. Keduanya menimbulkan keresahan bagi buruh.

Anies Baswedan menilai Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak menjawab permasalahan pengangguran. Padahal UU itu dibuat untuk membuka lapangan kerja.

Kenaikan pajak hiburan dapat membuat harga atau biaya jasa hiburan meningkat. Pada akhirnya, masyarakat selaku konsumen menanggung beban kenaikan pajak itu.

Anies Baswedan akan mengkaji ulang implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Cak Imin membandingkan sikap Indonesia dan China dalam memperlakukan investor.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak uji materi UU Cipta Kerja awal bulan ini. Lalu bagaimana aturan pesangon PHK dalam rezim aturan baru ini?

Buruh meminta upah 2024 naik 15 persen, sementara Kemnaker masih menyerap aspirasi perihal kenaikan upah yang bakal diumumkan pada November 2023.

Apindo menilai polemik ketenagakerjaan berakhir usai MK tolak gugatan formil UU Cipta Kerja.