Setidaknya ada tiga kemudahan yang diatur dalam PP Nomor 7/2021 sebagai payung hukum dalam pengajuan anggaran pada Kementerian Keuangan ke depan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang kembali memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen yang diterima oleh wajib pajak.

Pengusaha diminta mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan termasuk menggunakan fasilitas kebijakan yang memudahkan kegiatan berusaha secara bijak dan proposional.

Bagi emiten yang akan mendistribusikan dividen dengan record date sejak 1 Maret 2021 dan setelahnya, maka KSEI akan menerapkan tingkat Pajak 0 persen pada Daftar Pemegang…

Regulasi tersebut akan menimbukan potensi tindakan curang dari produsen besi dan baja luar negeri.

Berikut link download Peraturan Pemerintah 16/2021 turunan UU Cipta Kerja yang telah diteken Presiden Jokowi soal ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin…

Berikut syarat mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Pemerintah 16/2021 turunan UU Cipta Kerja yang…

Presiden Joko Widodo menerbhitkan Perpres tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang merupakan tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. BP3 merupakan lembaga nonstruktural…

Pemerintah menghapuskan daftar negatif investasi dan menggantikan dengan perizinan berbasis risiko. Dengan pola ini kompetisi antar pelaku usaha akan menjadi sangat ketat.

Pemda juga diminta menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Lampiran III Perpres tersebut, daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu tercatat ada sebanyak 46 sektor. Jumlah tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan…

Berdasarkan Perpres No. 10/2021, bidang usaha prioritas mencakup bidang usaha yang proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir,…

Areal persawahan di Indonesia bakal menyusut. Menurut Kementerian ATR/BPN, alih fungsi lahan sawah ke nonsawah di Indonesia setiap tahunnya rata-rata 150.000 hektare, sedangkan…

Pengenaan royalti batu bara sebesar 0 persen memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan tambang yang melakukan penghiliran atau gasifikasi batu bara.

Jangka waktu PKWT sebagaimana diatur dalam PP No. 35 tahun 2021 lebih panjang dari ketentuan lama di UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.