Jokowi telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia meski MK memutuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Tuntutan itu merupakan respons dari putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan…

Pengamat politik Rocky Gerung menilai putusan MK hanya untuk melindungi pemerintah dan bukan untuk menegakkan keadilan.

Bisnis, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat berjanji akan terbuka dalam memperbaiki Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).…

Bisnis, JAKARTA — Keputusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja dapat berpengaruh ke pasar modal. Ketidakpastian regulasi akan…

Kekhawatiran mulai menggelayuti investor terkait dengan kepastian berinvestasi di Indonesia, pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja perlu…

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja justru menimbulkan…

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja…

Sejumlah emiten, terutama perusahaan pelat merah berpeluang mendapatkan sentimen negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU Cipta Kerja.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah menunda implementasi kebijakan upah minimum atau UM 2022, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait…

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa putusan MK terkait pembentukan UU Cipta Kerja membingungkan dan bukan dianggap sebagai kemenangan sepenuhnya.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) meminta serikat pekerja tetap menjaga situasi yang kondusif selepas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan…

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) bakal merevisi Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sebagai tindak lanjut…