Laporan dari Samuel Sekuritas pada Rabu (1/12/2021) menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat…

Satgas UU Ciptaker menggelar workshop terkait UU Ciptaker di Medan, Sumatra Utara.

Kalangan pengusaha merasa nyaman untuk tetap menjalankan bisnis di tengah keberlanjutan undang-undang sapu jagat tersebut.

DPR tengah mengupayakan agar revisi UU Cipta Kerja masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022.

Investor global mengkhawatirkan adanya penutupan (lockdown) di berbagai negara untuk mencegah penularan virus. Hal itu pun turut menjadi sentimen negatif bagi kondisi investasi…

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah mengupayakan revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan…

DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat UU bersama eksekutif harus teliti dan cermat dalam merumuskan setiap kata demi kata, fase-frase dan pasal demi pasal serta bebas…

Pemerintah menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam di Indonesia aman serta memiliki kepastian hukum meski MK menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

Jokowi menyatakan bahwa pemerintah menghormati dan berkomitmen untuk segera melaksanakan Putusan Uji Formil Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja.

Menko Airlangga menuturkan Kemendagri akan menerbitkan instruksi bagi para kepala daerah terkait pelaksanaan aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman menyampaikan bahwa putusan MK soal Undang-Undang Nomor…

Realisasi investasi pada periode Januari-September 2021 tumbuh 7,8 persen menjadi wujud dari implementasi UU Cipta Kerja.

Koordinator KAMI Gatot Nurmantyo mendesak Jokowi mengeluarkan perpu untuk mencabut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menko Airlangga menyatakan hal tersebut merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu disampaikan ke publik.

Dalam waktu dekat DPR juga akan mengundang Pemerintah untuk membahas ihwal Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.