Menurut OJK, pemegang saham Hanson International (MYRX) yang sahamnya telah disita Kejagung telah kehilangan hak sahamnya.

Anggota DPR mempertanyakan suntikan negara senilai Rp20 triliun untuk kasus Jiwasraya, sedangkan terdakwa Benny Tjokro hanya diminta setor Rp6,07 triliun.

Sejumlah saham emiten terafiliasi dua terdakwa kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat, terpantau menimbun dana milik investor publik.

Saham emiten terafiliasi Benny Tjokro dan Heru Hidayat stagnan di level Rp50 dengan kepemilikan investor publik yang besar.

Dua aktor skandal korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro dan Heru Hodayat telah divonis bersalah. Keduanya divonis nihil di kasus tersebut.

Kejaksaan Agung Repubik Indonesia terus menambah kepemilikan saham PT Hanson International Tbk. (MYRX) sekalipun saham itu bakal didelisting.

Hakim beralasan jaksa melanggar asas penuntutan terhadap Benny Tjokrosaputro. Sedangkan jaksa menilai putusan hakim keliru.

Kejagung mengungkap empat alasan bagi jaksa untuk mengajukan banding terhadap putusan nihil Benny Tjokrosaputro.

Hakim melihat empat alasan yang menjadi melatarbelakangi mereka untuk tidak memvonis Benny Tjokro dengan hukuman mati.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang membebaskan Benny Tjokrosaputro.

Kendati bebas dari hukuman penjara, Benny Tjokrosaputro tetap diminta divonis untuk membayar uang pengganti senilai Rp5,7 triliun.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis nihil terdakwa kasus korupsi dana investasi dan pengelolaan keuangan PT Asabri, Benny Tjokrosaputro.

Dicky Tjokrosaputro meminta NH Korindo Sekuritas untuk mencabut pelaporan utang atas nama pribadi penggugat di Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK.

Gugatan Dicky Tjokrosaputro terkait dugaan pemalsuan identitas pembukaan rekening efek nasabah perorangan atas nama Benny Tjokrosaputro. 

Sidang dengan agenda pembacaan putusan kasus Benny Tjokrosaputro rencananya akan digelar pada Kamis (12/1/2023) pekan depan.