Vonis terhadap Direktur PT DPPP Suharjito lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar penyuap Edhy Prabowo itu divonis 3 tahun penjara.

Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo menceritakan ide awal penerapan bank garansi yang wajib bagi para perusahaan pengekspor benih lobster.

Jaksa KPK mengungkapkan keuntungan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) sebagai satu-satunya perusahaan forwarder benih bening lobster mencapai Rp38 miliar.

dapun, Edhy Prabowo didakwa menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster (BBL)/benur.

Dakwaan Edhy Prabowo mengungkap duit suap yang diterima eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengalir ke sejumlah perempuan.

Nota dinas Antam Novambar nantinya jadi dasar penerbitan bank garansi di Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada tanggal 11 Juni 2020, PT ACK membuka rekening giro di Bank BCA dengan setoran awal Rp1 juta. Rekening tersebut bertujuan untuk menerima seluruh uang biaya ekspor benur.

Edhy Prabowo diduga menerima duit suap kurang lebih senilai Rp25,7 miliar untuk melancarkan proses eksportasi benih lobster.

Edhy Prabowo diduga menggunakan kewenangannya untuk mengeruk keuntungan dari para eksportir benih lobster.

Edhy juga didakwa menerima uang senilai Rp24,6 miliar melalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih, Andreu Misanta Pribadi, dan Siswadhi dari para eksportir benih lobster lainnya.

Edhy dkk bakal didakwa dengan dua pasal.

KPK melimpahkan berkas perkara mantan Menteri KKP Edhy Prabowo ke PN Tipikor Jakarta Pusat.

Terdakwa penyuap eks Menteri KKP Edhy Prabowo itu juga dituntut untuk membayar denda senilai Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Berkas penyidikan enam tersangka penerima suap dari eksportir benur itu telah dinyatakan lengkap atau P21.

Uang itu disita saat penyidik memeriksa Syammy Dusman sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan izin ekspor benih bening lobster.