Edhy Prabowo telah terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benih bening lobster.

Edhy Prabowo dianggap telah bekerja dengan baik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Hukuman Edhy Prabowo dikorting dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara di tingkat kasasi.

Kasasi yang diajukan oleh Edhy Prabowo ditolak oleh MA. Meskipun penolakan tersebut diikuti dengan koreksi hukuman Edhy di tingkat banding.

Tambahan hukuma terhadap Edhy Prabowo membuktikan bahwa hakim sepemikiran dengan jaksa KPK.

KPK akan melihat bagaimana sikap pihak Edhy Prabowo dalam menanggapi putusan yang memperberat hukumannya menjadi 9 tahun.

Mahfud MD menilai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap eks Menteri KKP Edhy Prabowo merupakan berita baik dan dapat menyadarkan bahaya korupsi.

Hukuman Edhy Prabowo diperberat menjadi 9 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Edhy Prabowo Divonis lima tahun penjara dalam perkara penerimaan suap senilai US$77.000 dan Rp24,6 miliar dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (benur).

Salah satu alasannya adalah Edhy Prabowo terbukti korupsi dengan nomimal yang besar, yaitu Rp24,6 miliar dan US$77.000.

Vonis lima tahun sudah sesuai dengan eskpektasi jaksa lembaga antikorupsi. Meki demikian KPK masih menyatakan pikir-pikir.

Edhy Prabowo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider pidana badan selama enam bulan kurungan terkait perkara suap izin ekspor benih bening lobster

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dengan izin ekspor benih…

Selain divonis penjara 5 tahun, Majelis Hakim juga mewajibkan Edhy Prabowo membayar uang pengganti Rp10,7 miliar kepada negara

Siswadhi terbukti menerima suap bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster di Kementerian KP tahun 2020.