Pemerintah dan DPR perlu mencari jalan tengah supaya proses pembahasan RKUHP yang sudah berlangsung bertahun-tahun tidak merugikan pihak manapun.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.

Pemerintah dan DPR memastikan draf RKUHP terbaru akan dibuka ke publik, namun masyarakat masih harus bersabar.

Masukan terkait RKUHP asalkan terbatas dalam konteks 14 isu krusial yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

Kemkumham menambahkan enam penjelasan di RKHUHP pasal 218 ayat (2) atau pasal penghinaan presiden.

BEM SI menyerukan aksi turun ke jalan dan sosial media selama sepekan untuk meminta kejelasan pemerintah dan DPR terkait RKUHP.

RKUHP dipastikan tak masuk dalam pembahasan di Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II DPR pada Kamis (30/6/2022)

Mahasiswa dari berbagai universitas akan kembali demo di DPR dengan jumlah massa lebih besar untuk menutut keterbukaan RKUHP.

BEM UI menjawab tudingan Desmond J Mahesa yang menyebut mahasiswa tidak tahu apa yang mereka tuntut.

Mahfud MD menyakini jika tetap harus menunggu hasil diskusi dengan pelibatan banyak pihak maka penyusunan RUU KUHP akan sulit tercapai.

Pasal penghinaan terhadap presiden yang terdapat dalam draf Rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP) masih memicu perdebatan dan menuai polemik secara luas. Namun,…

Komisi III DPR dan Menkumham bersepakat untuk segera menindaklanjuti penyelesaian RKUHP maupun RUU yang telah menjadi prioritas di tahun 2021.

Penanggungjawab pidana korporasi akan dijatuhi dua jenis hukuman antara lain hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan.

Menkumham Yasonna menyebut pasal penghinaan presiden di RKUHP adalah penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.

Menurut Menkumham Indonesia akan menjadi sangat liberal kalau tidak ada aturan terkait dengan penghinaan presiden/wapres.