Human Rights Watch (HRW) menyoroti pengesahan yang dikhawatirkan berdampak pada kebebasan sipil.

Dalam KUHP terbaru, koruptor bisa dipenjara paling sedikit 2 tahun dan maksimal 20 tahun atau berkurang dari sebelumnya minimal 4 tahun.

Jaksa Agung mengatakan bahwa KUHP baru merupakan tonggak perjalanan pembaharuan hukum pidana.

Selama tahun 2022 kinerja pemberantasan korupsi berada di dalam anomali. Pasal korupsi di RKUHP adalah salah satu anomali tersebut.

Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan pemerintah tetap menghormati keberadaan wisatawan yang datang ke Bali baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menparekraf Sandiaga Uno menyebut usai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pembatalan kunjungan tidak terjadi secara signifikan.

Pengusaha biro perjalanan berharap pemerintah dapat menyampaikan informasi terkait UU KUHP secara lengkap supaya tidak mengganggu sektor pariwisata.

Pasal 411 dan 412 KUHP yang mengatur soal perzinahan pada KUHP baru memunculkan turis asing tidak akan berkunjung ke Indonesia, termasuk ke Bali.

Pasal 411 dan 412 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuai perdebatan di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata Bali merespon KUHP baru. Pihak hotel tidak akan meminta bukti/dokumen pernikahan kepada turis.

Pengesahan RKUHP menjadi undang-undang oleh DPR membuat pebisnis dan turis asing berpikir dua kali tentang Indonesia.

Yasonna menjelaskan, terdapat tiga pidana yang diatur dalam RKUHP, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

Jauh sebelum RKUHP DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi UU KPK. Bukannya makin bagus, sejumlah pasal justru mengamputasi kewenangan lembaga antirasuah.

KSP menilai pengesahan RUU KUHP merupakan langkah nyata bagi reformasi hukum pidana di Indonesia.

Pemerintah yakin bahwa uji materi pasal-pasal RKUHP yang baru disahkan akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelaku tindak pidana korporasi bakal dikenakan denda minimal Rp2 miliar dan maksimal Rp50 miliar.