Suharso Monoarfa memastikan akan menyelesaikan secara baik-baik kisruh yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PPP akan segera melapor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pergantian jabatan ketua umum (ketum) mereka setelah restu Kemenkumham diperoleh.

Suharso Monoarfa diminta untuk legowo usai Kemenkumham mengakui Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.

KPU akan memberi kesempatan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memperbaiki data kepengurusannya.

Suharso Monoarfa tak merespons pertanyaan awak media perihal pelengseran dirinya dari kursi Ketua Umum PPP.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan 3,7 persen aset milik investor institusional ternyata bisa bantu pembiayaan negara berkembang.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan tingginya inflasi menghambat investasi pencapaian SDGs. Kok bisa?

Mardiono menjelaskan, landasan hukum pelengseran Suharso diatur dalam Pasal 11 huruf b AD/ART PPP tentang pemberhentian dewan pimpinan partai.

Konflik akut di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa menggerus suara PPP yang sudah tidak seberapa jika dibandingkan awal reformasi lalu.

Hal ini karena karena berbagai pembangunan di dalam IKN sudah termasuk PSN.

Jokowi menyampaikan bahwa belum akan membahas mengenai pemberhentian Muhammad Mardiono dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pihak Istana akan melakukan proses terhadap pemberhentian Muhammad Mardiono dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

PPP kubu Muhamad Mardiono mengajukan perubahan kepengurusan partai ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ketua DPP PPP mennyebut Muhamad Mardiono diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP secara tidak sah.

Para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih meneriaki Suharso Monoarfa sebagai ketua meski Mahkamah Partai telah melengserkannya sebagai ketua umum.