Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini dan MPP Bergerak (Mobile) akan segera hadir di Sumedang, yang akan dimulai di Kecamatan Jatinangor.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui layanan mal pelayanan publik (MPP) belum menyentuh sebagian masyarakat di Kabupaten Cirebon.

MPP di Kabupaten Sumedang kini melayani pengurusan paspor. Sebelumnya, Warga Sumedang harus pergi ke ke Kota Bandung mengurusi paspor.

Menurut Menpan RB, inovasi sia-sia yang kerap dilakukan pemerintah daerah biasanya hanya sekadar untuk menuntaskan sebuah proyek.

Pemerintah Kota Medan bakal meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Eks Ramayana Peringgan Jalan Iskandar Muda pada Kamis, 25 Januari mendatang.

Layanan perpajakan hadir di Mal Pelayanan Publik Kota Probolinggo sehingga memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan layanan perpajakan yang cepat dan efisien

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman meminta pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dilakukan secara maksimal.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui pelayanan mal pelayanan publik (MPP) di wilayahnya belum maksimal.

MPP yang berada di Kantor DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat ini, memiliki 38 konter pelayanan administrasi instansi vertikal dan horizontal.

MPP Bale Madukara di Kabupaten Purwakarta memiliki 36 tenan pelayanan milik instansi vertikal maupun horizontal.

Pemkab Garut memastikan mal pelayanan publik (MPP) bisa beroperasi pada akhir 2023 meskipun saat ini, pembangunan gedung layanan masih belum selesai.

Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus menyebut MPP di Batam sudah mampu menerapkan transformasi digital dalam melayani perizinan usaha.

Pembangunan kembali Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru pascakebakaran jadi salah satu prioritas dalam pergeseran APBD tahun 2023. 

Edy menilai MPP menjadi kebutuhan yang penting di tengah kondisi peningkatan jumlah penduduk dan berbagai jenis layanan administrasi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon Dede Sudiono mengatakan jumlah warga yang datang ke MPP setiap harinya tidak lebih dari 20 orang.

Adanya MPP ini, masyarakat tidak lagi direpotkan dengan kebiasaan birokrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sulit dan tidak sederhana.