Agung Harsoyo, komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2018 – 2021 menilai kegiatan ilegal RT RW Net sudah terjadi sejak lama

Kominfo melalui PPI akan mengambil alih layanan aduan telekomunikasi seperti SMS atau telepon SPAM, penipuan, dan SARA.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2021 tentang Postelsiar dinilai bakal memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Benarkah demikian?

Dialihkannya wewenang dan fungsi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ke tangan pemerintah dinilai sebagai keputusan kurang tepat di tengah upaya peralihan dari…

Memasuki industri yang kompetitif, kehadiran badan regulasi yang independen semakin penting dan harus diperkuat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan tak ada masalah dalam pembubaran BRTI karena segala kewenangan akan dialihkan ke Ditjen terkait.

Menkominfo menyebut peraturan BRTI yang ada saat ini dan sedang dibahas bakal disesuaikan dengan peraturan baru.

Pascadibubarkannya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, progres yang dicapai dalam upaya penyehatan industri telekomunikasi nasional seolah kembali terkatung-katung.

Umumnya negara-negara di dunia memiliki satu badan khusus yang mengurus mengenai telekomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan tugas, fungsi dan wewenang beralih ke Kominfo usai BRTI dibubarkan.

ICT Institute menilai pembubaran BRTI berisiko berat sebelah dan menguntungkan perusahaan telekomunikasi milik negara.

Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berpendapat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ibarat wasit yang netral dalam persaingan industri telekomunikasi.

ICT Institute menilai pembubaran Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) akan mencoret nama baik Indonesia di Asia Tenggara dan dunia.

Presiden Jokowi membubarkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dengan alasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahah.

Bisnis, JAKARTA — Keberadaan lembaga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020 yang menjadi payung hukum pembubaran…

Sejumlah operator seluler mengklaim telah menerapkan sistem yang ketat dan wajar dalam memberikan SMS promo.