Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen berlaku mulai 1 April 2022. Sejumlah barang dan jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN.
Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) merupakan regulasi yang meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, dan akuntabel serta berkesinambungan.
Pemberlakuan pajak karbon terhadap sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dinilai belum optimal karena sektor hulu, yakni pertambangan batu bara tidak turut terkena…
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui target tersebut sangat tinggi, tetapi ada sejumlah faktor yang akan mendorong tercapainya target tersebut.
Kejati DKI Jakarta menahan tersangka Hadi Ismanto atau HI terkait dugaan tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara senilai Rp10,2 miliar.
Dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan. Penetapan tersangka baru itu merupakan…
Program tax amnesty II atau Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PSWP), yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendapat dukungan…
Sejumlah pengamat menilai bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, pemerintah perlu memperluas tax base (jenis barang dan jasa yang dikenai pajak), tax ratio,…
Pemerintah dalam RUU KUP mengusulkan pola yang serupa dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) tapi menggunakan istilah berbeda. Namanya adalah kepatuhan sukarela.
Ketua Tax Center Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Rosalita Rachma Agusti mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan single identity number (SIN) untuk memudahkan…
Salah satu yang menjadi fokus pemerintah kota tentang penambahan jenis pajak baru adalah yang berkaitan dengan masalah persampahan. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya…
Tax gap tersebut tidak dapat dihindari sebab semua negara tidak akan pernah bisa mengumpulkan pajak hingga 100 persen Akan tetapi, normalnya angka tax gap di negara berkembang…
Berdasarkan data Realisasi Perpajakan dan Tax Gap 2019, Indonesia memiliki tax gap sebesar 8,50 persen dan kemampuan mengumpulkan pajak sebesar 9,76 persen dari PDB.
Meski tetap berada di bawah Kemenkeu, RUU KUP memasukkan tambahan wewenang kepada Direktur Jenderal (Dirjan) Pajak. Salah satunya memberikan atau meminta bantuan penagihan…
Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan dengan…
Melalui penelitian ilmiah sejak September 2019 dan dilaksanakannya ujian tertutup kandidat doktor ilmu hukum pada Maret 2021, Hadi menambahkan bahwa akhirnya Undang-Undang…