Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan 2023 diproyeksi tembus Rp2.016 triliun.

Arsitektur perpajakan global selama ini cenderung mengacu kepada standar yang ada di negara-negara maju. Imbasnya, negara-negara berkembang kerap kesulitan untuk memenuhi…

Kendati tarif pajak atas konsumsi dinaikkan dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022, kemampuan pemerintah untuk mengoptimalisasi potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai…

Sejak Desember 2021, Pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo, mendapat kepercayaan untuk memimpin (presidency) kelompok kerja sama multilateral G20. n

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) merupakan regulasi yang meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, dan akuntabel serta berkesinambungan.

Pemberlakuan pajak karbon terhadap sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dinilai belum optimal karena sektor hulu, yakni pertambangan batu bara tidak turut terkena…

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui target tersebut sangat tinggi, tetapi ada sejumlah faktor yang akan mendorong tercapainya target tersebut.

Kejati DKI Jakarta menahan tersangka Hadi Ismanto atau HI terkait dugaan tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara senilai Rp10,2 miliar.

Program tax amnesty II atau Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PSWP), yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendapat dukungan…

Tindak pidana perpajakan tidak cukup dihukum dengan sekadar pembayaran denda atau sanksi pajak.

Sejumlah pengamat menilai bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, pemerintah perlu memperluas tax base (jenis barang dan jasa yang dikenai pajak), tax ratio,…

Pemerintah dalam RUU KUP mengusulkan pola yang serupa dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) tapi menggunakan istilah berbeda. Namanya adalah kepatuhan sukarela.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah kota tentang penambahan jenis pajak baru adalah yang berkaitan dengan masalah persampahan. Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya…

Tax gap tersebut tidak dapat dihindari sebab semua negara tidak akan pernah bisa mengumpulkan pajak hingga 100 persen Akan tetapi, normalnya angka tax gap di negara berkembang…

Berdasarkan data Realisasi Perpajakan dan Tax Gap 2019, Indonesia memiliki tax gap sebesar 8,50 persen dan kemampuan mengumpulkan pajak sebesar 9,76 persen dari PDB.