Hingga kuartal I/2023, realisasi pendapatan negara mencapai 26,27 persen dari APBN.

Ada setidaknya 4 - 5 daerah yang menjadi kantong masalah perpajakan seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar.

PPATK mencatat nilai transaksi mencurigakan di sektor perpajakan naik sebesar 59 persen dibantingkan periode Januari-Februari 2023.

Sejumlah administrasi perpajakan telah dapat dilakukan pada 2023, yakni untuk berbagai pelaporan aktivitas tahun pajak 2022.

Ditjen Pajak membuka kesempatan bagi mahasiswa, perorangan, kelompok atau badan/lembaga untuk mengajukan izin penelitian perpajakan. Ini cara pengajuannya.

Transaksi gelap di bidang perpajakan masih cukup marak pada tahun ini, bahkan menjadi yang tertinggi setidaknya dalam 4 tahun terakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan 2023 diproyeksi tembus Rp2.016 triliun.

Arsitektur perpajakan global selama ini cenderung mengacu kepada standar yang ada di negara-negara maju. Imbasnya, negara-negara berkembang kerap kesulitan untuk memenuhi…

Sejak Desember 2021, Pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo, mendapat kepercayaan untuk memimpin (presidency) kelompok kerja sama multilateral G20. n

Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen berlaku mulai 1 April 2022. Sejumlah barang dan jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN.

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) merupakan regulasi yang meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, dan akuntabel serta berkesinambungan.

Pemberlakuan pajak karbon terhadap sektor pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dinilai belum optimal karena sektor hulu, yakni pertambangan batu bara tidak turut terkena…

Kejati DKI Jakarta menahan tersangka Hadi Ismanto atau HI terkait dugaan tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara senilai Rp10,2 miliar.

Dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan. Penetapan tersangka baru itu merupakan…

Program tax amnesty II atau Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PSWP), yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendapat dukungan…

Tindak pidana perpajakan tidak cukup dihukum dengan sekadar pembayaran denda atau sanksi pajak.