Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemendagri, hingga Kementerian ATR/BPN bersama BTN memaparkan solusi untuk memacu realisasi program 3 juta rumah.

BPJS Kesehatan siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui optimalisasi layanan Skrining Riwayat Kesehatan.

PDIP menerima bantuan keuangan partai politik sebanyak Rp28 miliar dari pemerintah melalui Kemendagri.

Kemendagri menyampaikan bahwa tingkat pembangunan SDM di DKI Jakarta mengalami tren positif.

Selama 25 tahun perjalanan otonomi daerah mendapat ancaman yang hebat karena menguatnya paradigma resentralisasi.

Pemerintah memeprpanjang PPKM hingga 13 Desember 2021. Sejumlah daerah kembali masuk ke level 2, berikut daftarnya.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA.2021, Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri…

Kerja sama ini berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ini merupakan awal dari rencana membuat ruang pelayanan Adminduk di 130 perwakilan RI di luar negeri.

BP Tapera sedang melakukan persiapan untuk pengembalian Dana Taperum PNS kepada PNS Pensiun atau Ahli Waris PNS Pensiun yang belum dikembalikan, terutama sejak Bapertarum…

Biasanya kerumunan massa lebih banyak terlihat saat pendaftaran calon maupun masa kampanye. Namun penyelenggara telah menyiapkan sejumlah protokol untuk mengatasi kondisi…

Ada dua instansi yang tidak membuka penerimaan Dikdin 2020 yakni Kementerian Keuangan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima surat rekomendasi terkait organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) dari Kementerian Agama.

Kalangan aktivis menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berhasil ‘menitipkan’ dua figur profesional dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Langkah awal tentu saya harus belanja masalah dulu. Saya mengerti misi pak Presiden yang disampaikan kepada saya," katanya usai serah terima jabatan di Kantor Pusat Kemendagri,…

Wacana agar izin ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri kian berhembus kencang.