Pemerintah telah menerbitkan aturan PPN DTP untuk bus listrik. Calon penerimanya adalah MAB milik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan anak usaha Group Bakrie.

Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 10 persen untuk mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN minimum 40 persen.

Salah satu anak usaha Grup Bakrie, VKTR Teknologi Mobilitas meminta pemerintah meringankan bea masuk impor komponen bus listrik, meski ada rencana subsidi.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan pembelian mobil dan bus listrik akan mendapatkan diskon PPN. Berikut ini syaratnya.

Daimler akan meluncurkan bus listrik di Indonesia pada pertengahan 2023.

Fuso belum tergoda dengan subsidi atau bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik, termasuk menyasar 138 unit bus listrik.

Rencananya sejumlah armada BRT yang dioperasikan juga akan menggunakan bus listrik.

Insentif ataupun subsidi untuk bus listrik dijatah sebanyak 138 unit pada tahun ini. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) masih berpikir untuk investasi.

Moeldoko meresmikan peluncuran dua bus listrik sebagai kendaraan operasional antar jemput pegawai PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon,

McLaren, Bosch, dan Continental AG serta produsen komponen global lainnya tengah berlomba menginvestasikan dana pengembangan produk untuk mobil listrik.

Dalam rangka menurnkan emisi karbon Bukit Asam (PTBA) menambah 5 bus listrik yang dioperasikan di Pelabuhan Tarahan, kini sudah ada 15 armada yang beroperasi.

Konsep jalur bus listrik jalurnya akan sama seperti jalur khusus busway yang terpisah dari jalanan umum.

Menperin Agus Gumiwang mengakui rencana kebijakan subsidi mobil dan motor listrik yang tersiar lebih dulu akan menganggu pasar.

Daimler salah satu produsen bus mengungkap pengembangan bus listrik di Tanah Air terkendala ketersediaan infrastruktur penunjang.

Tak hanya mobil dan motor listrik, ternyata pemerintah juga berencana memberikan subsidi untuk bus listrik.