Indonesia bakal melayangkan gugatan perdata Rp23 triliun kepada perusahaan Migas Thailand PTTEP terkait tumpahan minyak di Montara.

Menko Luhut akan melakukan fight at all cost soal tumpahan minyak Montara.

Bisnis, JAKARTA — Ledakan minyak mentah di West Atlas ladang Montara yang membuat limbah minyak menyebar di perairan Nusa Tenggara Timur masih menyisakan pilu bagi para petani…

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap akan melanjutkan gugatannya terhadap tiga perusahaan minyak asal Thailand, terkait dengan kasus…

Pemerintah menegaskan penyelesaian kasus montara di luar pengadilan tidak akan terjadi karena belum adanya kesepakatan ganti rugi yang jelas dari PTT Exploration and Production…

Australia menyebut pihaknya terus mendukung upaya negosiasi antara masyarakat terdampak tumpahan minyak Montara dan PTTEP Australasia.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar selaku anggota Satuan Tugas Montara mengatakan Indonesia terbuka pada opsi pengadilan…

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap akan melayangkan gugatan baru kepada perusahaan minyak raksasa asal Thailand, The Petroleum Authority of…

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-Cha yang ditemuinya pada akhir Maret 2018 meminta masalah…

Kementerian Perhubungan berencana meningkatkan kerja sama maritim dengan Australia terkait dengan pemeriksaan kapan dan penanggulangan tumpahan minyak si sumur pengeboran…

Badan usaha milik negara Thailand pada komoditas minyak, PTT Public Company Limited tetap akan melayani gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Nilai gugatan ganti rugi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke PTTEP Thailand diprediksi meningkat dari jumlah sebelumnya Rp27,47 triliun.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal mengajukan gugatan baru ke PTTEP, perusahaan raksasa minyak asal Thailand.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat tiga perusahaan asal Thailand di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak 22 Agustus 2017.