Sinergi horizontal adalah dengan menunjuk satu kementerian atau lembaga (K/L) yang berfokus mulai dari hulu hingga hilir terkait dengan investasi.

Bisnis, JAKARTA – Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih dihadapkan pada sejumlah kendala dari beragam aspek.

Tujuan dari keberadaan OSS adalah untuk menghilangkan tumpang tindih sistem perizinan dan merupakan yang paling ideal untuk ke depannya.

Meski pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Jakarta oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) disebut melambat akibat integrasi JakEVO dengan…

Dua contoh kasus daerah yang memiliki sistem perizinan yang mumpuni tetapi masih enggan tergabung dengan OSS adalah DKI Jakarta dan Surabaya yang masing-masing memiliki JakEVO…

Kelemahan sistem OSS lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha yang belum tersambung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang…

Bank Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengoptimalkan sistem perizinan investasi seperti Online Single Submission (OSS) yang masih belum sinkron…

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menguji coba sistem Online Single Submission (OSS) 1.1 pada Selasa (3/9/2019) besok.

Tingginya minat pelaku usaha berkonsultasi  melalui call center terkait perizinan usaha terintegrasi online alias online single submission (OSS) membuat antrian panjang sehingga…

Pemerintah didorong untuk memperbaiki dan menyederhanakan proses perizinan dengan membenahi sistem Online Single Submission (OSS).

Pemerintah pusat mengimbau pemerintah daerah untuk memangkas regulasi yang menghambat investasi sesuai dengan ketentuan online single submission atau OSS.

Bisnis, JAKARTA — Pengembangan perizinan terpadu daring alias Online Single Submission harus memprioritaskan sinkronisasi perizinan di daerah yang memiliki Kawasan Ekonomi…

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui penerapan Online Single Submission (OSS) masih berantakan pada awal penerapan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merevisi Peraturan Gubernur No. 1/2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan untuk memasukkan ketentuan…

Banyak perusahaan yang masih kesulitan mengakses Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, terutama perusahaan perseorangan.…