Komisi VI DPR yang menjadi mitra BKPM saat itu menilai bahwa hambatan terbesar memang terkait masih sangat kuatnya ego sektoral dari masing-masing kementerian.

Thomas Lembong menjawab kritikan Luhut Pandjaitan dan Ball Lahadalia terkait program online single submission (OSS).

Menkomarinves Luhut Pandjaitan menyebut program OSS baru rampung setelah Tom Lembong tidak lagi menjabat sebagai Kepala BKPM. Benarkah demikian?

BKPM mencatat telah menerbitkan sebanyak 7,14 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang 2023.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan sistem Online Single Submission (OSS) masih belum maksimal karena terdapat dua kementerian yang sistemnya belum terkoneksi.

Bahlil Lahadalia menyebut sistem Online Single Submission (OSS) dituntut untuk bekerja secara cepat namun tidak didukung dengan anggaran yang cukup.

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa membuka peluang usaha lainnya, seperti mengurus halal, mendapatkan fasilitas perbankan untuk kemudian pembiayaan.

Terdapat 353 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak masuk ke dalam OSS karena tarik menarik di tingkat kementerian.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan pengganti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Kemenkominfo menyatakan ada beberapa kendala yang kerap dialami PSE lingkup privat tersebut selama proses pendaftaran.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan perizinan untuk UMKM sengaja dipercepat lantaran UMKM memiliki pengaruh yang besar dalam mempertahankan ekonomi nasional.

Kementerian Investasi/BKPM menargetkan 3 juta nomor induk berusaha terbit hingga 2023.

Jadwal Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat disampaikan melalui situs http://oss.go.id dari tanggal 1 April 2022 - 10 April 2022. Periode laporan ini untuk capaian…

Sistem online single submission atau OSS dinilai masih menyimpan banyak masalah sehingga bisa menghambat masuknya investasi.

Bukan hanya buruh/pekerja yang minta perbaikan dalam Undang-undang Cipta Kerja, pengusaha pun meminta pembuat regulasi untuk menyempurnakan UU tersebut.

OSS sendiri merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha…