Anggota DPR sekaligus Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah kembali terpilih dan ditetapkan menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) periode 2024-2029.

DPR RI resmi mengesahkan mitra kerja dari 13 komisi DPR RI. Simak susunannya

PDIP disebut akan menjadi ketua di tiga AKD, yakni Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.

Ketua Banggar DPR yang juga kader PDIP Said Abdullah menuturkan harapannya agar Menkeu Sri Mulyani tetap dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pelaksanaan program Quick Win pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti makan bergizi gratis, menyebabkan tambahan belanja K/L Rp117,8 triliun dalam APBN 2025.

DPR dan pemerintah menyepakati anggaran subsidi energi 2025 senilai Rp203,4 triliun. Penurunan terjadi di seluruh komponen, dari subsidi BBM hingga listrik.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah mendatang tidak memiliki kemewahan dalam menjalankan rencana APBN yang akan datang.

Banggar DPR memberikan sejumlah catatan untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ihwal kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan ada beberapa indikator bahwa pertumbuhan ekonomi tercapai di Indonesia.

Banggar DPR RI optimis terhadap perekonomian nasional tahun 2024 walaupun berada pada level sekitar 5 persen.

Berdasarkan data APBN April 2023, penerimaan negara yang bersumber dari pajak telah mencapai Rp688,15 triliun atau 40,05 persen dari target APBN tahun ini.

Sepanjang tahun lalu, rasio pajak Indonesia bertengger di level 10,41 persen. Perolehan ini naik dari tahun 2021 yang mencapai 9,12 persen.

Ketua Banggar DPR menyebutkan 5 kriteria untuk calon Gubernur Bank Indonesia baru, yang akan memimpin selama periode 2023-2028.

Diskon PPN yang diwacanakan sebagai paket kebijakan subsidi kendaraan listrik boleh jadi tidak dinikmati konsumen, seiring penyesuaian harga jual mobil listrik.

DPR mengingatkan kondisi suku bunga yang tetap tinggi akan menyebabkan biaya dana juga cenderung tertahan di posisi yang tinggi.

Angka subsidi dan kompensasi energi tersebut lebih besar dibandingkan alokasi awal yakni Rp336,7 triliun.