Terdapat beberapa ongkos tambahan yang harus ditanggung oleh operator jika pemerintah menerapkan kebijakan biometrik

Kemenkominfo mengungkapkan implementasi biometrik hanya bisa dilakukan oleh gerai dan berpotensi mengubah tata niaga kartu sim.

Penipuan yang berawal dari lemahnya KYC registrasi kartu prabayar dapat dipangkas dengan Biometrik. Kemenkominfo berharap sistem berlaku tahun depan

Registrasi kartu prabayar segera memasuki era baru dengan biometrik yang saat ini melengkapi cara lama, yaitu pemanfaatan sms.

Telkomsel menilai harga layanan prabayar yang lebih murah dan dapat disesuaikan menjadi pertimbangan alasan utama produk ini digemari di Tanah Air.

Telkomsel akan mematuhi regulasi mengenai registrasi prabayar berbasis biometrik jika pemerintah mensahkan kebijakan tersebut.

Kemenkominfo menyiapkan regulasi yang mewajibkan registrasi kartu prabayar berbasis biometrik. Ditargetkan selesai secapat mungkin.

Dari empat operator di Tanah Air, saat ini hanya tersisa Telkomsel lewat by.U dan XL Axiata yang masih memasarkan produk prabayar digital. 

Terlalu longgarnya implementasi regulasi kartu prabayar, yang berlaku sejak 2017, menjadi musabab Indonesia dinobatkan sebagai negara paling rawan panggilan dan SMS spam…

Keamanan data pribadi menjadi salah satu fokus pemerintah untuk membuat masyarakat tetap aman dan nyaman dalam berselancar di dunia maya.

Tiga tahun sejak diberlakukan, mandatori registrasi kartu seluler tak kunjung berjalan efektif. Alhasil, mekanisme rekam data pelanggan operator telekomunikasi bakal segera…

PT Hutchison 3 Indonesia dan PT Smartfren Telecom Tbk merasa terbebani dengan rencana Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang mengharuskan aktivasi regristrasi…

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memperketat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri No.12/2016…

PT XL Axiata Tbk. menyarankan regristrasi kartu SIM prabayar hanya boleh dilakukan maksimal sehari sekali.

Information and Communication Technology (ICT) Institute menilai wacana pemerintah untuk mengatur frekuensi pembatalan registrasi (unreg) kartu SIM prabayar tidak beralasan.

Pemerintah tidak perlu mengubah regulasi hanya karena menemukan satu mesin yang dapat meregristrasi kartu dalam jumlah banyak pada satu waktu.