Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi semestinya diarahkan untuk memperkuat fungsi pencegahan sebagaimana pernah dilakukan oleh Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kehadiran Detasemen Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor dinilai mendesak karena semakin besarnya anggaran negara yang disalurkan ke daerah untuk menggenjot pembangunan

Polri membentuk dan memfungsikan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) karena adanya perubahan signifikan dalam kebijakan pembangunan nasional tersebut.

Penundaan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri dianggap sebagai upaya Presiden menangkap suara publik yang menentang pembentukan unit tersebut.

Para pemangku kepentingan harus memperbaiki sistem hukum secara menyeluruh, bukan cuma mekanisme penanganan perkara korupsi melalui format Detasemen Khusus Tindak Pidana…

Komisi III DPR akan kembali membahas Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bersama kejaksaan, kepolisian dan KPK pada Selasa (24/10).

Persatuan Jaksa Indonesia menolak format Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri yang memasukkan kewenangan penuntutan di dalam unit tersebut.

Penanganan perkara korupsi yang kelak dilakukan oleh Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri berpotensi dipatahkan melalui mekanisme permohonan praperadilan dan gugtan…

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di Polri hingga saat ini masih merupakan usulan yang memerlukan pembahasan…

Presiden mengatakan pembahasan mengenai rencana pembentukan lembaga dibawah Polri tersebut baru akan dibahas dalam rapat terbatas minggu depan.