Kemenkeu mengatakan pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.
DPR menyatakan Rancangan APBN (RAPBN) 2025 tidak akan terpengaruh peluang perubahan jumlah kementerian pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan salah satu alasan APBN 2025 dipatok defisit 2,53% atau Rp616,2 triliun dari PDB adalah untuk keberlanjutan program Jokowi.
Alokasi anggaran belanja negara RAPBN 2025 untuk Kementerian/Lembaga semakin menurun dibandingkan belanja untuk non K/L. Warisan buruk Jokowi untuk Prabowo