Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan DPR segera membentuk Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2025-2045.

Berikut isi pidato lengkap Presiden Ke-7 RI terkait RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, Rabu (16/8/2023).

Pemerintah membidik defisit sebesar 2,29 persen dari PDB pada tahun depan.

Puan Maharani menggunakan istilah unik seperti Ojo Pedhot Oyot dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan tahun Sidang 2023-2024. Ini artinya.

Pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2024 oleh Presiden Jokowi akan menjadi salah satu sentimen penggerak pasar saham atau indeks harga saham gabungan (IHSG).

Pada APBN 2023, pemerintah terbilang masih fokus pada isu kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kualitas SDM.

RAPBN 2024 merupakan APBN terakhir untuk mendukung program kerja Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan didesain lebih rasional, dengan menimbang ketidakpastian global serta dampak terhadap konsumsi dan investasi.

Kementerian ESDM mengusulkan alokasi anggaran subsidi listrik dipatok Rp69,81-Rp74,85 triliun pada tahun depan.

Pemerintah mendesain APBN 2024 dengan amat muluk. Defisit fiskal ditarget 2,16 persen sedangkan inflasi hanya 1,5 persen—3,5 persen.

Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Hingga Oktober, APBN masih surplus.

Usulan ekstensifikasi cukai terhadap minuman manis bukan barang baru. Rencana itu tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) 104/2021.

Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mematok target sementara penerimaan perpajakan Rp2.021,2 triliun.

Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak menjadi kontributor utama dari pendapatan negara dalam RAPBN 2023, yakni senilai Rp1.718 triliun.

Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran sementara Kemendikbudristek sebesar Rp80,22 triliun dengan usulan tambahan sebesar Rp10,14 triliun.