Apabila pengawasan impor direlaksasi akan berdampak terhadap industri tak terkecuali kosmetik. Saat ini, industri pengolahan merupakan tumpuan penyerapan tenaga kerja dan…

Perubahan aturan pengawasan harus mempertimbangkan biaya logistik yang nantinya bakal dikeluarkan oleh pelaku usaha. Perlu ada pengawasan untuk melindungi industri domestik

GINSI meminta kepada pemerintah untuk menunda sistem pengawasan post border karena aturan itu tidak menjadi solusi untuk memangkas waktu tunggu di pelabuhan alias dwelling…

Ikuti live report diskusi bertajuk Menagih Nawacita: Penguatan Industri untuk Menciptakan Kemandirian Ekonomi, yang digelar pada Selasa (19/9) di Wisma Bisnis Indonesia,…

Produk impor memberikan ruang kepada konsumen untuk memilih. Namun, dari segi perlindungan, pertanggungjawaban kesesuaian standar menjadi ancaman tersendiri.

Pemerintah perlu mendesain kebijakan yang berpihak kepada industri untuk meredam impor. Sebab sering kali regulasi perdagangan justru menahan laju pertumbuhan industri.

Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap produk impor sekaligus menerapkan regulasi yang berpihak kepada industri, di antaranya dengan harmonisasi tarif dan pemberlakuan…

Pelaku usaha keberatan atas keputusan pemerintah mengubah proses pengawasan di luar kawasan pabean atas produk impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dengan…

Rencana revisi Permendag No. 82/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya boleh jadi direspons positif, tetapi juga tidak.

Berita tentang langkah pemerintah mempermudah impor besi atau baja serta tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi sorotan sejumlah…