Pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 meski sejumlah asumsi makro, seperti nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah,…

Askolani memahami jika banyak pihak menginginkan Silpa sama dengan Rp0, yang mana menunjukkan tidak adanya pembiayaan anggaran yang berlebihan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dijadwalkan kembali menggelar rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2018.

Pemerintah telah menjawab sejumlah pertanyaan dari DPR terkait nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disertai Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR…

Target penerimaan negara yang dirancang oleh pemerintah lebih didominasi oleh penerimaan pajak ketimbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Upaya melindungi kelompok masyarakat lemah dilakukan pemerintah dengan menambah alokasi anggaran buat Kementerian Sosial.

Pemerintah memangkas alokasi subsidi pupuk pada postur anggaran RAPBN 2018. Pagu anggaran subsidi pupuk di dalam RAPBN 2018 tercatat Rp28,5 triliun untuk mensubsidi sebanyak…

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai postur anggaran RAPBN 2018 sebesar Rp 2.204,3 triliun yang disampaikan Presiden Joko Widodo cukup rasional.

Presiden Joko Widodo ingin kredit usaha rakyat bisa tersebar lebih luas lagi ke depannya. Program itu akan menjadi andalan untuk penguatan kemudahan akses masyarakat mendapatkan…

Dalam pidato penyampaian rancangan APBN 2018 dan Nota Keuangan di Gedung Parlemen, Rabu (16/8/2017), Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan pemerintah dalam memprioritaskan…

Ketua DPR Setya Novanto tidak jadi memimpin sidang tahunan dalam rangka penyampaian RAPBN 2017 setelah pada paginya sempat mengikuti sidang tahunan MPR yang dipimpin Ketua…

Pemerintah telah menetapkan indikator ekonomi makro tahun 2018. Sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,4%.

Kendati dipatok moderat, pemerintah mesti memitigasi risiko deviasi karena bisa mengubah perubahan dalam asumsi ekonomi makro yang ditetapkan di Rancangan Anggaran Pendapatan…

Presiden Joko Widodo menyatakan fokus kebijakan pemerintah pada tahun ketiga merupakan pemerataan ekonomi.

Program pengembangan perdagangan dalam negeri mendapat alokasi dana terbesar dalam rencana anggaran Kementerian Perdagangan tahun depan, dengan porsi hingga 53,87%.