Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan alasan pihaknya memberikan medali Loka Praja Samrakshana untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti terhadap tujuh satuan kerja Polri di Mako Brimob, Depok pada Senin (14/10/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti untuk tujuh satuan kerja (satker) di Polri.

Jokowi memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada 64 tokoh sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia.

Sepak terjang Prabowo Subianto mengalami pasang surut mulai hingga mendapatkan penganugerahan pangkat Jendral TNI Kehormatan.

Reuters menyebut penganugerahan pangkat tersebut menjadi puncak ‘rebranding’ Prabowo yang lekat dengan kontroversi dugaan pelanggaran HAM saat berseragam TNI.

Setara Institute menilai pemberian pangkat itu untuk kepentingan politik dari Jokowi yang diyakini menanam jasa ke Prabowo bila resmi terpilih sebagai presiden.

Alasannya, Jokowi dinilai tidak mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari asas, tujuan hingga syarat pemberian tanda kehormatan sesuai UU No.20/2009.

Tanda kehormatan Bintang Sipil dan Bintang Militer diatur dalam Undang-Undang No. 20/2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Iriana berkelakar bahwa dirinya tidak mengetahui akan menerima tanda kehormatan karena tidak diberikan informasi sebelumnya.

Presiden Joko Widodo menyetujui untuk memberikan tanda kehormatan kepada 18 tokoh. Dua di antaranya adalah Presiden FIFA dan mantan Menparekraf Wishnutama.

Dalam perayaan HUT ke-77 RI, Nadiem menganugerahkan 3.414 PNS di lingkungan Kemendikbudristek dengan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Berikut nama-nama 300 nakes yang mendapat Tanda Kehormatan Bintang Jasa dari Presiden Jokowi bertepatan dengan Hari Pahlawan, atas jasa-jasa mereka membantu penanganan pandemi…

Moeldoko menjelaskan bahwa pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diatur dalam UU Nomor 5/1959.

Juri Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa kekhawatiran dari publik terkait penganugerahan Bintang Mahaputera kepada enam hakim konstitusi merupakan hal yang wajar.

Ketidakhadiran mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam penyematan Bintang Mahaputra oleh Presiden Jokowi menjadi sorotan publik.