Bisnis, JAKARTA — Politisi Partai Amanat Nasional Abraham Lunggana alias Haji Lulung mendapatkan pembelaan dari Komisi Pemilihan Umum ketika kursi DPR yang digadang-gadang…

Penasihat hukum Partai Demokrat menukil pepatah Minangkabau saat membacakan keterangan pihak terkait dalam perkara sengketa hasil Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Bisnis, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur meyakini perkara sengketa internal dua calon anggota legislatif Partai Gerindra bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi.…

Dua lembaga penyelenggara pemilu mulai memperlihatkan tanda-tanda ketidakkompakan dalam perkara sengketa hasil Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Sejak Selasa (9/7), Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan terkait dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang melibatkan calon anggota legislatif.

Alasan Habib Rizieq jadi syarat utama rekonsiliasi masuk dalam jajaran berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Rabu (10/7/2019).

Pernyataan Hakim MK Aswanto merespons komentar Ardy Mbalembout ihwal alasan keterlambatan Demokrat menyampaikan perbaikan permohonan sengketa hasil Pileg 2019.

Sesama Caleg dari Partai Gerindra yang melayangkan gugatan kepada rekan separtainya menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Selasa (9/7/2019).

Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekarto menggugat rekan separtainya, Rahmat Muhajirin ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait…

Tudingan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dilontarkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dalam permohonan sengketa hasil Pileg 2019 melawan PDI Perjuangan…

Diskualifikasi Rahmat Muhajirin dimohonkan oleh sesama kader Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengingatkan sedari awal bahwa putusan sengketa hasil Pileg 2019 kelak murni diambil berdasarkan fakta persidangan.

Bisnis, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi akan mulai melakukan sidang pendahuluan terkait dengan sengketa hasil Pemilihan Legislatif pada Selasa (9/7). n

Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi 260 perkara gugatan hasil Pileg 2019.

Bawaslu berikan keterangan tertulis terkait sengketa pileg bersama bawaslu dari lima provinsi.