Perkara-perkara itu telah melalui serangkaian tahapan dari registrasi hingga penilaian rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipastikan menjadi juara dalam kontestasi Pemilu Legislatif DPRD Solo tahun 2019.

Lebih dari 90 persen perkara tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa perolehan suara Hanura di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, tetap sah. Di TPS tersebut,…

Makna kehadiran Prabowo di Kongres V PDIP menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Kamis (8/8/2019).

Perjuangan keponakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, untuk merebut kursi DPR terpental di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memupuskan ambisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk menambah jatah kursi DPR di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.

Pada sidang sesi ketiga, Selasa (6/8/2019) malam, MK membacakan putusan atas 21 perkara.

Agenda sidang pembacaan putusan sempat molor selama 46 menit karena penggandaan dokumen putusan.

Sengketa dua calon anggota DPR Partai Golkar tak semata mempertentangkan klaim perolehan suara, tetapi juga mencuatkan isu keadilan prosedural versus keadilan substansial.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menuntaskan sidang pembuktikan 122 perkara sengketa hasil Pileg 2019 sebagai tahapan terakhir sebelum pembacaan putusan.

Bawaslu Jakarta Utara yang dibawahi Bawaslu DKI Jakarta merupakan unsur dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama dengan Polres Jakarta Utara dan Kejaksaan…

Bisnis, JAKARTA — Sebanyak 122 perkara ditetapkan masuk ke persidangan pemeriksaan saksi dan ahli terkait dengan sengketa hasil Pemilihan Legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi.…

Pada sesi kedua, sekitar 60 dapil dinyatakan berhenti pemeriksaannya oleh MK. Adapun, sesi pertama menjadi akhir dari 22 dapil. 

Ada pula permohonan yang diajukan melebih tenggang waktu dan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pengurus pusat partai politik untuk sengketa caleg internal.