Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar setiap lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwajibkan mengikuti kegiatan wajib militer.
Pemerintah menjamin pelayanan publik pada 2 Desember 2016 akan berjalan seperti biasa, meskipun pegawai negeri sipil (PNS) diperbolehkan ikut dalam Salat Jumat dan doa bersama…
Kementerian Dalam Negeri mengijinkan pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin berpartisipasi dalam Aksi Super Damai yang digagas sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo mengingatkan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dengan cara berunjuk rasa agar tetap berlaku santun.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkritik kebijakan salah satu kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan aturan hukum. Menurut Tjahjo, niat tersebut dianggap baik,…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kontra terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memberikan hadiah Rp50 juta bagi aparat…
Pemerintah meminta seluruh masyarakat untuk lebih profesional dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga dapat terserap dengan baik untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bakal melantik pelaksana tugas (PLT) Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Banten akan dilantik Rabu (26/10/2016).
Pengalaman panjang Tjahjo Kumolo sebagai politisi tidak serta merta memudahkannya memimpin Kementerian Dalam Negeri. Ada banyak tantangan, termasuk menjadi penghubung antara…
Meski berstatus pelaksana tugas, Kementerian Dalam Negeri menyatakan Plt kepala daerah dapat menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Komisi II DPR dan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk meningkatkan jumlah bantuan keuangan bagi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa prihatin atas penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman yang diduga terlibat korupsi kuota gula impor untuk wilayah…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan telah menerima informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)…
Kementerian Dalam Negeri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti temuan rekening gendut yang…
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihak yang benar-benar menginginkan dirinya mengambil cuti saat kampanye Pilkada DKI 2017 adalah Menteri Dalam Negeri…