Perjuangan para perangkat desa terkait dengan status kepegawaian sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2006.

Kepala desa (kades), perangkat desa, dan honorer tidak akan mendapatkan THR dan gaji ke-13.

Muncul kabar viral tentang aturan gaji dan tujangan kepada desa pada tahun 2024.

Mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, mengkhawatirkan nasib kepala desa dan perangkat desa yang sebelumnya deklarasi dukung Prabowo-Gibran.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tak terburu-buru memberi komentar soal sejumlah perangkat desa yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

Bawaslu dan PDIP bereaksi soal perangkat desa dukung Prabowo-Gibran.

Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut adanya kenaikan gaji dan status layaknya ASN.

Besaran gaji perangkat Desa paling sedikit Rp2.022.200 atau setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Kehilangan tersebut karena belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 

Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, kepala dan aparat desa terfragmentasi dan mengakibatkan munculnya banyak organisasi yang menaungi mereka.

Kepolisian Resor Kabupaten Tangerang membekuk dua orang polisi gadungan. Keduanya dan seorang lagi wartawan gadungan disangka memeras seorang sekretaris desa di Kecamatan…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah No.11/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan…

Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji perangkat desa setara PNS Golongan IIA mulai berlaku pada 2020. Namun, Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan…

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menjelaskan rencana penyetaraan gaji perangkat desa dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)…

Pemprov Sumatra Selatan berencana mendaftarkan seluruh perangkat desa di provinsi itu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Dalam Negeri memutuskan perangkat desa tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).