Pakar menyayangkan anggaran Rp700 miliar yang digelontorkan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) hanya mengandalkan perangkat bawaan Windows Defender.

Presiden Joko Widodo menyebut serangan siber tidak hanya terjadi di Indonesia juga di negara lain. Hari ini merupakan hari ke-13 PDNS Down.

Backup data bukanlah satu-satunya cara agar terhindar dari serangan ransomware. Vaksin.com mengungkapkan 12 cara yang ditempuh untuk terhindari dari serangan.

Jokowi merespons desakan pencopotan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang dinilai gagal menangani kasus peretasan ransomware.

Penawaran peretas Brain Cipher yang akan memberikan kunci deskripsi untuk membebaskan data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berisiko bawa ancaman baru.

Pemerintah telah mengidentifikasi pemicu serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

Blibli buka suara terkait keamanan data pelanggan usai akun Blibli, tiket.com, dan Ranch digabung dalam ekosistem Blibli Tiket pada awal 2024

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono memastikan bahwa data kementeriannya aman dari serangan Ransomware karena tidak terintegrasi ke sistem PDN.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan penyebab PDNS down dalam beberapa hari terakhir, salah satu user diketahui menjadi biang keroknya.

Pemerintah berjanjia akan memulihkan layanan PDNS dalam waktu 1 bulan. Pakar digital meragukan hal tersebut.

Kepala Dinas Kominfo Jabar Ika Mardiah memastikan sistem keamanan dan penyimpanan data Pemprov Jabar berbeda dengan Pemkot Cirebon.

Kemenko Polhukam mengungkap hasil forensik terkait salah satu penyebab Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware Brain Cipher.

Heru Budi akan mengumpulkan pejabat Pemprov DKI imbas serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN).

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memanggil pejabat setingkat menteri untuk membahas soal Pusat Data Nasional (PDN) usai diserang ransomware

Instansi yang belum bermigrasi ke Pusat Data Nasional alias PDN justru terjaga dari kasus peretasan saat ini, lain halnya dengan yang patuh, menurut DPR.