IKD adalah dokumen kependudukan berbasis aplikasi yang memuat data pribadi kependudukan secara elektronik.

Ditjen Dukcapil menargetkan sebanyak 50 juta penduduk Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada 2023. Lantas, apakah sistemnya sudah siap?

Dukcapil DKI menyediakan layanan jemput bola penyesuaian dokumen kependudukan bagi masyarakat yang mengalami penggantian nama jalan. 

KPU dan Dukcapil menandatangani MoU akses data pemilih Pemilu 2024 dimana salah satu manfaatnya adalah hak akses terhadap database dukcapil diberikan kepada KPU.

Cara pengurusan pindah domisili kini lebih mudah. Sebab, tidak lagi diperlukan surat keterangan RT/RW hingga Desa/Kelurahan.

Berikut ini cara dan syarat mengurus akte kelahiran yang hilang.

Kendala mendasar yang belum dapat diatasi oleh PeduliLindungi adalah masalah kredensial yang tetap menggunakan data NIK.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sengkarut data penerima bantuan sosial (bansos) berakar dari data kependudukan yang bermasalah.

Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini tengah menyelidiki kebocoran data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tengah ramai menjadi perbincangan di Twitter mulai…

Kerja sama dituangkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dan Kemenhub.

Kerja sama data kependudukan untuk membantu Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum.

Kemendagri melakukan kerja sama dengan 13 perusahaan swasta, yang tiga di antaranya bergerak di bidang penyedia jasa pinjaman, yaitu PT Pendanaan Teknologi Nusa (Pendanaan.com),…

Hingga saat ini sudah ada 2.108 lembaga yang telah bekerjasama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Kemendagri mendorong pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga berbadan hukum yang jelas, yang tujuannya ditujukan untuk pembangunan nasional.

Kemendagri mendorong pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga berbadan hukum yang jelas, yang tujuannya ditujukan untuk pembangunan nasional.