MKMK akan kembali memeriksa Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran etik pada hari ini, Selasa (11/6/2024)

Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan terkait penunjukkan menantu mantan Ketua Hakim Konstitusi.

Calon Presiden Anies Baswedan bakal menemui para petinggi PKS di Kantor DPP PKS di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Selasa 23 April 2024.

MK menegaskan perlunya perbaikan tata kelola penyaluran bansos, khususnya mengenai tata cara penyaluran yang waktunya berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu.

PP Muhammadiyah mengingatkan agar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan profesionalitas dalam menangani gugatan Pemilu 2024.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah merampungkan pemeriksaan 3 hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arief Hidayat.

Terdapat 5 pelapor yang menjalani sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Proses Gibran lolos menjadi cawapres Pilpres 2024 dibumbui dua pelanggaran etik oleh pejabat terkait, Ketua MK Anwar Usman dan Ketua KPU Hasyim Asyari

Ketua MK Suhartoyo memastikan bahwa koleganya tetap solid meskipun tengah menghadapi gugatan hakim konstitusi Anwar Usman di PTUN Jakarta

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna berjanji akan menyelesaikan perkara etik hakim konstitusi secara terukur.

Mantan Ketua MKMK ad hoc Jimly Asshiddiqie menyambut baik pelantikan anggota MKMK permanen dan meminta para terlantik untuk mengembalikan nama baik MK

MKMK menyepakati nama I Dewa Gede Palguna untuk menjadi Ketua MKMK permanen pada hari ini, Senin (8/1/2024).

MK resmi melantik Ridwan Mansyur, I Dewa Gede Palguna, dan Yuliandri menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Senin (8/1/2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melantik Ridwan Mansyur, I Dewa Gede Palguna, dan Yuliandri menjadi anggota MKMK pada hari ini, Senin (8/1/2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK) permanen pada hari ini, Rabu (20/12/2023).

MK akan kembali membacakan putusan terkait gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu.