Integrasi ini akan dilakukan antara sistem Sihalal yang dikembangkan BPJPH dengan sistem informasi layanan yang digunakan masing-masing LPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memangkas biaya sertifikasi halal bagi Usaha Kecil dan Menengah menjadi Rp650.000

Kewajiban bersertifikat halal bagi obat dan kosmetik mulai berlaku pada Minggu 17 Oktober 2021. Berikut jenis obat dan kosmetik yang wajib memenuhi ketentuan tersebut.

Kementerian Agama segera meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) demi membantu meningkatkan kualitas produk UMK.

Dalam PMK 57/2021, tarif layanan utama sertifikasi halal berkisar antara Rp300.000 hingga Rp5 juta dari berbagai jenis layanan.

BPJPH optimistis tahun depan bisa mencetak sekitar 7.800-an pendamping halal dengan target pelaku usaha sebanyak 778.000 sampai dengan 1 juta khusus untuk segmen mikro, kecil,…

Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali mengingatkan batas pemberian sertifikat halal khususnya yang paling cepat adalah untuk sektor makanan dan minuman yang…

Pemerintah Australia telah mulai menjajaki peluang kerja sama jaminan produk halal (JPH) dengan pemerintah Indonesia.

Kedua aplikasi berbasis data tersebut adalah Sistem Informasi Halal (SIHALAL) yang dikembangkan oleh BPJPH dan CEROL yang dikembangkan oleh LPPOM MUI.

Peluang industri halal di Jerman cukup besar dengan jumlah masyarakat muslim Jerman kurang lebih mencapai 23.000 orang. Bagaimana dengan seluruh daratan Eropa?

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan dalam pertemuan virtual antara Direktur Halal Center Saudi Food Drug Authority (SFDA) Yousif Alharbi dengan pihak Indonesia.

Kesepaktan itu dinilai penting setelah Peraturan Pemerintah No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan.

Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI Muhamad Nadratuzzaman Hosen mempertanyakan dasar dari penentuan halal oleh BPJPH.

Kepala BPJPH Sukoso mengatakan statusnya sebagai badan layanan umum (BLU) membuat BPJPH tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif sertifikasi halal.

Implementasi penyelenggaraan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal seharusnya mulai pada Oktober tahun lalu.